ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Nama (NPM)   : 1. Aditiya Darmawan                     (10315165)

                          2. Bagas Bimantara                       (13315268)

                          3. Ilham Anugrah Widjaya            (13315268)

                          4. Sarah Dwikusuma H                 (16315393)

                          5. Wisnu Maulana                         (17315190)

                          6. Yosua Manurung                      (17315294)

Dosen             : Efa Wahyuni, SE.

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Aspek Hukum dalam Pembangunan.

Makalah ini disusun untuk memperdalam dan memperluan ilmu tentang Aspek Hukum dalam Pembangunan, serta memahami prinsip yuridis kontrak konstruksi di Indonesia.

Penyusunan makalah ini, kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami menerima segala saran dan keritik dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Depok, Oktober 2018

Kelompok 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1               Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dan merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, diperlukan sarana infrastruktur dan transportasi yang memadai untuk dapat menjangkau pulau-pulau yang diseluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Dewasa ini, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta perekonomian suatu daerah, sehingga pada giliranya akan meningkatkan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa; “perekonomian nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata, sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh, rakyat dan pemerintah.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai definisi hokum-hukum dalam pembangunan, prioritas pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur dan kebijakan pemerintah dalam infrastruktur, serta fungsi dan peran APBN dalam infrastruktur.

1.2               Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah aspek hukum dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1.         Mengetahui tentang hukum-hukum yang berlaku dalam pembangunan.

2.         Mengetahui prioritas pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah.

3.         Mengetahui fungsi dan peran APBN serta struktur dan prinsip-prinsip dalam APBN.

1.3               Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam makalah aspek hukum dalam pembangunan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1    Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang makalah, tujuan dari makalah yang akan dibahas, dan sistematika penulisan makalah.

BAB 2    Pembahasan

Menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pembangunan, prioritas pembangunan nasional dalam infastruktur dan kebijakan pemerintah dalam infastruktur, serta fungsi dan peran APBN dan prinsip-prinsip dalam APBN.

BAB 3    Penutup

Kesimpulan dari aspek hokum dalam pembangunan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1          Aspek Hukum dalam Pembangunan

Permasalahan hukum sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama berkaitan dengan kontrak, salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami mengenai konsep dasar dari aspek hukum dan aspek kontraktual dalam tata hukum/perundangan yang berlaku di Indonesia dan di luar Indonesia serta mahasiswa mampu memetakan peranan aspek legal dan kontraktual dalam kontrak konstruksi. Aspek Hukum dan Kontraktual akan membahas mengenai Sistem Hukum Indonesia yang terdiri dari:

1.         Hukum Perdata yang meliputi Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian.

a.      Hukum perikatan (Verbintenissenrecht) adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang satu dengan lainnya dalam bidang harta kekayaan (hak dan kewajiban).

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perikatan adalah adanya kaidah hukum (tertulis/tidak tertulis), adanya subyek hukum, adanya obyek hukum dan dalam bidang harta kekayaan (hak dan kewajiban).

b.      Hukum perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

2.         Perjanjian yang meliputi syarat sahnya perjanjian, akibat dari perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

a.      Syarat sahnya perjanjian:

•        Kesepakatan para pihak

•        Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll), Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

1.      Orang-orang yang belum dewasa

2.      Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3.      Orang-orang perempuan

•        Menyangkut hal tertentu

•        Adanya kausa yang halal

b.      Akibat perjanjian, Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

1.      perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.      perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

3.      Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik.

c.      Berakhirnya Perjanjian

•        Perjanjian berakhir karena :

1.      Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.

2.      Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus.

3.         Wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1.      Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2.      Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya.

3.      Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.

4.         Somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1.      surat perintah

2.      Akta sejenis

3.      Tersimpul dalam perkataan sendiri

5.         Sanksi dan Ganti Rugi.

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:

1.    Membayar kerugian yang diderita kreditur.

2.    Pembatalan perjanjian.

3.    Peralihan resiko.

4.    Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

6.         Hukum dalam Kontrak Konstruksi.

•        Definisi kontrak menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kontrak kerja konstruksi menurut UU Jasa Kontruksi No 18 Tahun 1999 adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hokum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi mengatur kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak tersebut. Kedudukan, hak dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut baik  itu pengguna jasa dan penyedia jasa adalah sama secara hukum.

•        Kontrak konstruksi merupakan suatu produk hukum. Elemen (bagian-bagian kontrak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya, dan merupakan suatu kesatuan yang mengikat karena seluruh elemen kontrak mempunyai kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama terhadap masing-masing pihak yang mengikat diri dalam kontrak.

•        Kontrak konstruksi diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 dan Peraturan No 30 Tahun 2000. Kontrak konstruksi juga diatur dalam Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

2.2         Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Bagi Indonesia, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman dan lingkungan. Dengan demikian, Pembangunan infrastruktur pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu:

1.         Meningkatkan kesejahteraan, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.

2.         Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

3.         Meningkatkan kualitas lingkungan.

Kebijakan pemerintah dalam infrastruktur sangat ditekankan dan tidak bisa menunda-nunda pembangunan infrastruktur karena dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing kita lebih baik, biaya logistik dan biaya transportasi akan jauh lebih murah.

2.3         Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bertujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatan perekonomian.

APBN sebagai alat mobilisasi dan dana investasi. APBN di negara-negara berkembang adalah sebagai alat untuk mobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu, besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal, baim pengeluaran maupun penerimaan pemerintah sebagai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat  memperbesar pendapatan nasional ,tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional. Fungsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) :

a.         Fungsi Alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan dan taman umum. Fungsi alokasi juga dapat sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian akan dilaksanakan oleh pemerintah.

b.         Fungsi Stabilitasi, yaitu APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara dapat teratur sesuai dengan yang diterapkan. Jika pendapatan yang dipakai sesuai dengan yang ditetapkan, maka APBN berfungsi sebagai stabilisator. Fungsi stabitasi juga dapat sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara, untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi.

c.         Fungsi Distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. Fungsi distribusi juga dapat sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sector saja. Semua penerimaan-penerimaan negara didistribusikan k epos-pos pengeluaran yang telah direncakan.

d.         Fungsi Regulasi, sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.3.1      Struktur dan Susunan APBN

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/ deficit dan pembiayaan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistic keuangan pemerintah, Government Finance Statistic (GFS).

1.         Pendapatan Negara dan Hibah

          Peenrimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan konstribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan negara. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/ lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhan. Beberapa pengecualian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2.         Belanja Negara

          Belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan dana penyeimbangan yang sebelumnya terdapat pada UU No. 17 Tahun 2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

3.         Defisit dan Surplus

          Defisit/ surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut dengan defisit sedangkan penerimaan yang melebihi pengeluaran disubut dengan surplus. Dalam APBN dikenal dengan dua istilah defisit anggaran, yaitu keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan yang dikurangi dengan belanja yang tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan yang dikurangi oleh belanja termasuk dengan pembayaran bunga.

4.         Pembiayaan

          Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri serta pembiayaan luar negeri yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri dengan pembayaran cicilan pokok utuang luar negeri.

2.3.2      Prinsip APBN

1.         Prinsip Anggaran APBN

2.         Prinsip Anggaran Dinamis

          Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dimanis relatife, apabila persentase kenaikan Tabungan Pemerintah terus mningkat/ persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

3.         Prinsip Anggaran Fungsional

          Anggaran fungsional yaitu bantuan/ pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azaz “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan, yang artinya semakin kecil seumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pebangunan, maka semakin besar pula fungsionalitas anggaran tersebut.

4.         Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan negara

a.         Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

b.         Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara dan sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara.

c.         Penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan

5.         Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negera

a.         Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan.

b.         Terarat dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan.

c.         Semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemapuan potensi nasional.

BAB III

PENUTUP

3.1             Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan makalah aspek hokum dalam pembangunan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.         Permasalahan hukum sering terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama berkaitan dengan kontrak, salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami mengenai konsep dasar dari aspek hukum dan aspek kontraktual dalam tata hukum/perundangan yang berlaku di Indonesia dan di luar Indonesia serta mahasiswa mampu memetakan peranan aspek legal dan kontraktual dalam kontrak konstruksi. Aspek Hukum dan Kontraktual akan membahas mengenai Sistem Hukum Indonesia yang terdiri dari:

a.    Hukum perdata yang meliputi Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian.

b.    Perjanjian yang meliputi syarat sahnya perjanjian, akibat dari perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

c.     Wanprestasi.

d.    Somasi.

e.    Sanksi dan ganti rugi.

f.      Hukum dalam kontrak konstruksi.

2.         Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Kebijakan pemerintah dalam infrastruktur sangat ditekankan dan tidak bisa menunda-nunda pembangunan infrastruktur karena dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing kita lebih baik, biaya logistik dan biaya transportasi akan jauh lebih murah.

3.         APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bertujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatan perekonomian.

APBN sebagai alat mobilisasi dan dana investasi. APBN di negara-negara berkembang adalah sebagai alat untuk mobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu, besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal, baim pengeluaran maupun penerimaan pemerintah sebagai pengaruh atas pendapatan nasional.

3.2             Sumber

·        https://iksanteguhpramono.wordpress.com/2018/01/07/prioritas-pembangunan-nasional-dalam-bidang-infrastruktur-dan-kebijakan-pemerintah-dalam-infrastruktur/

·                http://bangda.kemendagri.go.id/pdf/20160726103528_MEI2016.pdf

·                http://denysindrajaya.blogspot.com/2012/12/makalah-apbn.html

·                http://www.artikelsiana.com/2015/08/apbn-apbd-pengertian-tujuan-fungsi.html

Ekonomi Teknik

TUGAS EKONOMI TEKNIK

RANGKUMAN

Nama       :       Wisnu Maulana

Kelas        :       3TA02

NPM        :       17315190

1.         Pengertian Ekonomi Teknik

            Ekonomi Teknik memuat tentang bagaimana menbuat sebuah keputusan (decision making) dimana dibatasi oleh ragam permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Keputusan yang diambil berdasarkan suatu proses analisa, teknik dan perhitungan ekonomi.

Alternatif-alternatif timbul karena adanya keterbatasan dari sumber daya (manusia, material, uang, mesin, kesempatan,dll). Dengan berbagai alternatif yang ada tersebut maka diperlukan sebuah perhitungan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik secara ekonomi, baik ketika membandingkan berbagai alternative rancangan, membauat keputusan investasi modal, mengevalusai kesempatan finansial dll.

            Analisa ekonomi teknik melibatkan pembuatan keputusan terhadap berbagai penggunaan sumber daya yang terbatas. Konsekuensi terhadap hasil keputusan biasanya berdampak jauh ke masa yang akan datang, yang konsekuensinya itu tidak bisa diketahui secara pasti , merupakan pengambilan keputusan dibawah ketidakpastian.

            Sehingga penting mengetahui:

a. Prediksi kondisi masa yang akan datang

b. Perkembangan teknologi

c. Sinergi antara proyek-proyek yang didanai

d. Dll.

Namun demikian keputusan-keputusan yang diambil (sekalipun dengan berbagai presikdi-prediksi yang masuk akal) terkadang terdapat juga perbedaan terhadap kenyataannya, yang lebih dikenal RISIKO

            Dalan pengambilan keputusannya yang berdasar faktor-faktor (parameter) tertentu yang tidak diketahui dengan pasti mengharuskan kita menganalisa sebesara besar pengaruh faktor-faktor tersebut saling mempengaruhinya, yang dikenal analisis SENSITIVITAS

Sumber-sumber ketidakpastian:

1. Kemungkinan ketidakakuratan estimasi yang digunakan dalam analisis

2. Jenis bisnis yang berkaitan dengan kesehatan perekonomia masa depan

3. Jenis fisik bangunan dan peralatan yang digunakan

4. Lama (waktu) periode yang diasumsikan

Beberapa ilustrasi pentingnya ekonomi teknik,

1.      Pembangunan Pabrik, mengapa sebuah pabrik dibangun? Bagaimana memastikan bahwa

investasinya akan mendatangkan pendapatan?, bagaimana menilai pabrik tersebut setelah

beberapa tahun berjalan?

2.      Pembangunan Bendungan: bagaimana bendung dapat memberi manfaat bagi masyarakat?,bagaimana mengetahui dampak ekonomi bagi pemindahan penduduk yang seringkali terjadi dalam proyek banjir?

3.      Pada pembanungn jalan: bagaimana mengetahui manfaat pembangunan jalan?, bagaimana mengetahui kelayakan jalan? Lebih manfaat yang mana pembangunan dengan padat karya atau dengan mesin?

Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan yang rasional merupakan proses yang komplek. Delapan step rational decision making proses:

1. Mengenal Permasalahan

2. Definisikan Tujuan

3. Kumpulkan Data yang Relevan

4. Identifikasi alternative yang memungkinkan (feasible)

5. Seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik

6. Modelkan hubungan antara kriteria, data dan alternatif

7. Prediksi hasil dari semua alternatif

8. Pilih alternatif terbaik

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan

1.      Gunakan suatu ukuran yang umum (misal, nilai waktu uang, nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter ($ atau Rp)

2.      Perhitungkan hanya perbedaannya

·         Sederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum

·         Sunk cost (biaya yang telah lewat) dapat diabaikan

3.      Evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah (misal keputusan finansialdan investasi)

4.      Ambil sudut pandang sistem (sektor swasta atau sektor publik)

5.      Gunakan perencanaan ke depan yang umum (bandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama)

2.         Depresiasi

Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik “decrease in value” barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis actual asset sampai umur rencana tertentu (useful life) dengan mempunyai nilai buku (book value/ salvage value). Penurunan atau penyusutan nilai pasar, penurunan nilai pakai/ kegunaan, penurunan alokasi cost fungsi waktu, kegunaan, umur.

Apakah semua barang bisa didepresiasi?? tidak

Dapat didepresiasi jika memenuhi ketentuan:

a. Harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan

b. Harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan

c. Sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki, menjadi tidak dipakai

d. Bukan merupakan barang inventori, stok dalam perdagangan atau barang investasi

Barang : berwujud (tangible) dan tak berwujud (intangible)

Barang berwujud:

1. Barang pribadi (personal property), misal: mesin, kendaraan, alat-alat, perabotan, barang

2. Barang riil (real property), misal: tanah, bangunan. Catatan: tanah tidak terdepresiasi karena umur efektifnya tidak bisa ditentukan.

Barang tak berwujud: misal hak cipta, paten. Catatan: kita tidak membahas depresiasi atas

barang tak berwujud karena proyek-proyek teknik hamper tidak pernah melibatkan kelompok barang ini.

Metode Depresiasi:

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

2. Metode Keseimbangan Menurun (Declining Balance Method/ Double Declining Balance Method)

3. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of the Year Digits Method)

4. Metode Unit Produksi (Unit of Production Method)

Perlu diketahui definisi-definisi:

- Cost: biaya orisinal asset

- Nilai Buku (Book Value-BV) : suatu nilai barang yang sudah tidak terlalu bermanfaat dari segi pasarnya

- Nilai Pasar (Market Value) : Nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli

- Umur Efektif (Useful Life) : harapan (estimasi) jangka waktu penggunaan barang

- Nilai Sisa (Salvage Value/ Residual Value) : estimasi nilai barang pada akhir umur efektifnya

3.         Time Value of Money/ Nilai Waktu Uang

Perhatikan fakta berikut ini:

Pada tahun 1990 harga 1 kg beras tidak lebih dari Rp.600. Pada tahun 1995 menjadi Rp. 800. Tahun 2000 sekitar 1.200. Tahun 2005 Rp 5000. Sekarang sekitar Rp.5500. Bila kita meminjam uang 100.000 rupiah sebulan yang lalu maka hutang kita saat ini mungkin telah menjadi 101.000.

Dari kasus diatas terlihat nilai uang yang berubah (dan cenderung turun) dengan berjalannya waktu. Sejumlah uang yang diterima investor untuk penggunaannya diluar modal awal itu dinamakan bunga(interest), sedang modal awal yang diinvestasikan sering disebut principal.

Bunga (interest) atau juga profit terjadi karena:

1. Penggunaan uang melibatkan biaya administrasi

2. Setiap investasi melibatkan risiko

3. Penurunan mata uang yang diinvestasikan

4. Investor menunda kepuasan yang bisa dialami segera dengan menginvestasikan uangnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1                   LATAR BELAKANG

                        Banjir merupakan suatu masalah yang rentan mengancam bagi kota-kota besar di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan penduduk masyarakat desa. Persoalan banjir seolah sudah menjadi tradisi tahunan yang wajib dirasakan apabila musim penghujan tiba seperti halnya banjir besar yang baru-baru ini terjadi di ibukota Jakarta. Banjir tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, lebih jauh dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa apabila bencana banjir besar terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan banjir perkotaan ini, hal ini berbanding lurus dengan dana yang telah terkuras untuk masalah banjir ini, namun tetap saja belum berhasil mengatasi ancaman banjir tersebut. Hal ini akan semakin sulit diatasi dengan melihat kondisi buruknya infrastruktur penanganan banjir yang telah dibangun oleh pemerintah seperti misalnya saluran drainase, sehingga pembangunan demi pembangunan yang dilakukan dengan alasan penanganan banjir hanya menjadi rutinitas tanpa solusi.

                        Sebagai kota yang berada di daratan rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Menurut catatan sejarah Ibukota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621. Salah satu bencana banjir terparah yang pernah terjadi di Batavia adalah banjir yang terjadi di bulan Februari 1918. Saat itu hampir sebagian besar wilayah Batavia terendam air. Daerah yang terparah saat itu adalah gunung Sahari, Kampung Tambora, Suteng, Kampung Klenteng akibat bendungan kali Grogol jebol. Hingga kini banjir pun belum berhenti meyerang Jakarta, hal ini sering terjadi ketika musim penghujan telah tiba.

            Salah satu cara untuk menanggulangi banjir adalah membuat saluran drainase di beberapa daerah Jakarta. Sistem drainase merupakan salah satu cara pembuangan air yang berlebihan pada suatu tempat atau kawasan. Secara umum, sistem drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga dapat difungsikan secara optimal. Dari sudut pandang lain, sistem drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi mengalirkan air ke tempat pembuangan air atau resapan air, selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air dengan tindakan untuk memperbaiki daerah rawan banjir atau daerah genangan air yang secara berlebihan.

Sistem drainase juga dirancang sebagai suatu sistem guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan terbatasnya dari masalah banjir yang menggangu aktifitas dan rutinitas masyarakat kota sehari-harinya. Sistem drainase juga merupakan komponen penting dalam perancangan kota (perancangan infrastruktur khususnya).

1.2.                  RUMUSAN MASALAH

                        Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.            Bagaimana cara penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jakarta?

2.            Bagaimana seluk beluk sistem drainase yang ada di Kota Jakarta?

3.            Mengapa sistem drainase dibutuhkan untuk Kota Jakarta?

1.3.                  TUJUAN PENELITIAN

                        Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1.            Untuk mengetahui cara penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Jakarta

2.            Untuk mengerti seluk beluk sistem drainase yang ada di Kota Jakarta

3.            Untuk memahami mengapa sistem drainase dibutuhkan untuk Kota Jakarta

1.4.                  MANFAAT PENELITIAN

                        Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1.      Bagi Masyarakat Kota Jakarta

         Memberikan pemahan tentang pentingnya menjaga sistem drainase serta menjaga sistem drainase tersebut agar tetap bersih, sehingga saluran dan sisten drainase bias berjalan sesuai dengan fungsinya.

2.      Bagi Universitas

         Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.  

3.      Bagi Peneliti

         Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang sistem drainase.

4.      Bagi Direktorat Jendral Sumber Daya Air

            Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Sumber Daya Air terhadap pamahaman dan kesadaran masayakat dalam memenuhi kewajiban menjaga saluran dan sistem drainase di Kota Jakarta, Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kebersihan saluran drainase sebelum dilakukan pemeriksaan saluran drainase lebih lanjut.