Fungsi dan Peran APBN
a.
APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di
negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana
investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka
pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering
dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun
penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran
pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi
penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
b.
APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,
1) Pemerintah
menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan
mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran
belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak
melebihi penerimaan total
2) Tabungan
pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu
menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan
pembangunan.
3) Basis
perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara
mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya .
4) Prioritas
harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang
pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan
negara dibatassi.
5)
Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan
secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
2.
Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing
menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya. Ada empat tolok
ukur dampak APBN, yaitu :
a.
SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini
ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G – T = B =
Bn + Bb + Bf
Catatan: :
G = Seluruh
pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri),
pembayaran
transer dan pemberian pinjaman bersih.
T
= Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B
= Pinjaman total pemerintah
Bn =
Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb =
Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =
Pinjaman pemerintah dari luar negeri
Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo
anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang:
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo
anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
1.
Pembiayaan Dalam Negeri :
a.
Perbankan Dalam Negeri
b.
Non Perbankan Dalam Negeri
2.
Pembiayaan Luar Negeri Bersih
a.
Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
b.
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2.
KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening
lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang
diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor
pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3.
DEFISIT DOMESTIK
a.
Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi
dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca
pembayaran.
b. Bila G dan T
dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf,
maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) +
(Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) =
dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4.
DEFISIT MONETER
a.
Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama
angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank
Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang
beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap
sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
b.
Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan,
diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar
negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan
pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan
sumber pembiayaannya
5.
Struktur dan Susunan APBN
a.
Pendapatan Negara dan Hibah
1)
Penerimaan Pajak
2)
Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
b.
Belanja Negara
1)
Belanja pemerintah pusat
2)
Anggaran Belanja untuk Daerah
c.
Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
d.
Surplus/ Defisit Anggaran
e.
Pembiayaan
6.
Prinsip-prinsip Dalam APBN
a.
Prinsip Anggaran APBN
b.
Prinsip Anggaran dinamis
c.
Prinsip Anggaran Fungsional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar